Warganya Diterkam Harimau, Pj. Bupati Lambar Sampaikan Bela Sungkawa

LAMPUNG BARAT---Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, M.M sampaikan prihatin dan bela sungkawa atas meninggalnya Zainudin yang diduga akibat serangan binatang buas Harimau Sumatra. 

Diketahui, Zainudin alias Pon merupakan warga Purworejo, Jawa Tengah yang baru satu minggu tinggal di Kubu Balak Pekon Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. 

Tubuh Zainudin ditemukan tim gabungan dalam keadaan tidak utuh, kaki dan tangan korban ditemukan tim gabungan tidak jauh dari lokasi korban diterkam harimau sudah dalam keadaan terputus.

Mendengar kabar naas tersebut, Nukman selaku kepala daerah setempat meminta agar aparat terkait  dapat bertidak  guna meminimalisir agar kejadian serupa tidak terjadi. 

"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengucapkan bela sungkawa dan berduka sedalam-dalamnya," disampaikan Nukman kepada tim rilis pada dinas kominfo Lampung Barat, Rabu (22/01/2025) sore.

"Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, ketabahan dan keikhlasan," lanjutnya. 

Mengingat kejadian naas ini bukan yang pertama kalinya, Nukman mengimbau kepada lapisan masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Batu Brak, Suoh, dan BNS, khususnya wilayah yang mendekati hutan kawasan agar meningkatkan kewaspadaan dengan harapan kejadian serupa tidak terulang kembali. 

"Kepada masyarakat khususnya di daerah yang rawan dilintasi binatang buas seperti gajah dan harimau ini, agar dapat lebih waspada utamanya yang di dekat hutan," himbau Nukman.

Nukman meminta kepada lapisan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari khususnya berkebun tidak pergi sendirian. "Terhadap masyarakat saya minta untuk tetap waspada, kalau ke kebun jangan sendiri-sendiri, usahakan ada teman biar dapat saling menjaga dan membantu," ucapnya. 

Kepala Daerah berkacamata itu juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri untuk menangkap hewan buas yang berkeliaran di beberapa bulan ini, hal itu guna mengantisipasi terjadi korban kembali. 

"Jangan bertindak sendiri, saya khawatir bila masyarakat bertindak tanpa pendampingan pihak terkait akan ada korban lagi, hal itu tidak kita inginkan," tutur Nukman (Ronal)

Nukman Gandeng DPR RI Komisi V Mukhlis Atasi Keluh Kesah Masyarakat Lampung Barat.

LAMPUNG BARAT---Untuk mewujudkan aspirasi lapisan masyarakat, Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M menggandeng anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V Drs. Mukhlis Basri mengunjungi sejumlah Pekon di wilayah Lampung Barat, Rabu (11/12/2024).  

Dalam Kunjungan Kerjanya (Reses) anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri tersebut mengunjungi Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau, Dusun Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit, Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak, Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak, dan Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh. 

Berdasarkan hasil kunjungan anggota DPR RI Mukhlis Basri dan Pj. Bupati Lampung Barat Nukman tersebut, aspirasi masyarakat masih didominasi oleh peningkatan Infsteruktur jalan. 

Di antaranya, peningkatan jalan yang terdapat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau, peningkatan jalan di Pekon Pantau Kecamatan Balik Bukit, peningkatan jalan yang terdapat di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh. 

Selain itu, penanganan sejumlah titik jalan yang tergenang air pasca ujan, diantaranya di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak dan perbatasan Pekon Kegeringan dengan Pekon Balak Kecamatan Batu Brak. 

Dalam sampaiannya, anggota DPR RI Mukhlis Basri mengatakan kunjungannya tersebut merupakan Resesnya yang pertama kalinya pasca dirinya di lantik menjadi anggota DPR RI Komisi V. 

"Ini merupakan Reses saya yang pertama kalinya pasca dilantik sebagai anggota DPR RI Komisi V. Dalam Reses ini saya membawa malaikat-malaikat di Provinsi Lampung yang memiliki wewenang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat Pemerintah Pusat," terang pria yang merupakan mantan bupati Lampung Barat dua periode itu. 

Kendati sudah meninjau disejumlah titik, Mukhlis Basri menerangkan pihaknya akan memetakan dari aspirasi lapisan masyarakat Lampung Barat. 

"Kita akan lihat yang memang sifatnya mendesak. Sudah saya bawakan pihak PUPR Provinsi Lampung untuk memetakan apa yang menjadi keluhan masyarakat," ujar Muhklis. 

Mukhlis Basri meminta kepada masyarakat untuk sabar "semua aspirasi masyarakat sudah ditampung akan tetapi semuanya butuh pengkajian," tuturnya. 

Sementara, Pj. Bupati Lampung Barat menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR RI Komisi V Muklis Basri yang sudah menyerap aspirasi masyarakatnya. 

Nukman meminta apa yang sudah menjadi keluhan masyarakatnya baik terkait infrastruktur jalan, air bersih maupun pertanian agar menjadi sekala prioritas direalisasikan ke depannya. 

"Atas nama Pemerintah dan lapisan masyarakat Lampung Barat saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih setinggi-tingginya kepada bapak Mukhlis Basri selaku anggota DPR RI Komisi V yang sudah memberi perhatian penuh kepada masyarakat Lampung Barat," kata Nukman. 

Nukman meminta kepada jajarannya dalam hal ini PUPR Kabupaten Lampung Barat untuk segera memetakan apa yang sudah menjadi keluhan masyarakat dengan tujuan untuk diusulkan ke tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Pungkasnya (Ronal)

Tingkatkan Sektor Kebun Raya, Pengelolaan Hutan dan Program PUPR, DPRD Lambar Kunker Ke Jakarta

LAMPUNG BARAT - Berikut ini hasil rapat komisi I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar).

Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengadakan rapat tingkat Komisi I, II, dan III.

Pembahasan pada rapat tersebut yakni mengenai agenda kunjungan kerja DPRD Lambar.

Kunjungan Kerja Komisi I telah dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober s/d 09 Oktober 2021 lalu dengan tujuan ke Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan wilayah dan Pengelolaan Hutan.

Maksud dan tujuan dilaksanakan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka konsultasi dan Koordinasi terkait Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan wilayah danPengelolaan Hutan.

Adapun hasil Kunjungan kerja Komisi I DPRD kabupaten Lampung Barat dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Direktorat Rencana penggunaan dan Pembentukan wilayah dan Pengelolaan Hutan di Jakarta adalah sebagai berikut:

- Masalah Perizinan Pertambangan galian C Perizinannya cukup dilaksanakan di Provinsi

- Air Pam untuk kepentingan Masyarakat yang sumbernya ada dikawasan hutan mengenai perizinan dan hak pakai juga cukup dari Provinsi

- PLTA yang penggarapannya berada di hutan kawasan mengenai surat perizinannya dari Provinsi

- Peningkatan jalan yang ada di kawasan hutan yang sudah ada bukan membuat jalan menggunakan izin dari Provinsi.

Di sisi lain, Komisi II mengadakan kunjungan Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober s/d 09 Oktober 2021 lalu dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait dengan kementerian PUPR di Jakarta.

Kesimpulan rapat komisi II DPRD Lambar yang bertempat di Kementerian PUPR Jakarta tersebut adalah agar Pemerintah Kabupaten Lambar bisa mengetahui program apa saja dari Kementrian PUPR yang dilaksanakan kegiatannya di Kabupaten Lampung Barat.

Dengan adanya rapat tersebut, diharapkan dapat berdampak atas kelancaran pelaksanaan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat mendatang.

Sementara itu, Komisi III DPRD Lambar mengadakan kunjungan Kerja dari tanggal 05 Oktober s/d 09 Oktober 2021 dengan tujuan Ke Ibu Kota Jakarta.

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Lambar tersebut adalah dalam rangka Konsultasi masalah Peningkatan Fungsi Utama Kebun Raya dan pemanfaatannya bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Sesuai dengan tujuan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat yang ingin membahas mengenai Peningkatan Fungsi Utama Kebun Raya dan Pemanfaatannya bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Rombongan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat disambut oleh Ibu Kandi Istriningsih, S.Si., M.Si selaku Analis Kebijakan Pemda.

Kebun Raya dikenal sebagai kawasan konservasi ex situ tumbuhan yang telah berrtahan hingga ratusan tahun dan terbukti berhasil menjaga kelestarian tumbuhan di seluruh dunia.

Kebun Raya Indonesia (KRI) dikembangkan berdasarkan pendekatan kondisi ekoregion yang mencerminkan keragaman ekosistem dan habitat berbagai jenis tumbuhan di Indonesia.

Beragam jenis tumbuhan yang ada di Indonesia tumbuh dan berkembang pada erbagai tipe habitat yang spesifik.

Pemerintah menyadari bahwa keberadaan kebun raya sangat penting sebagai pusat konservasi tumbuhan, untuk itu keberadaan kebun raya daerah (KRD) terutama kebun raya liwa diharapkan dapat memicu munculnya kebun raya baru di setiap daerah di Indonesia.

Keberadaan kebun raya sangat penting terkait fungsi utamanya yaitu konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

Namun sejauh ini pembangunan kebun raya daerah belum memberi dampak banyak manfaat bagi ekonomi masyarakat, dan diharapkan setelah pertemuan ini akan dapat dijadikan acuan agar kedepannya Kebun Raya Liwa (KRL) dapat bermanfaat leibi banyak lagi bagi masyarakat Lambar. (ADV)

Tingkatkan Sektor Kebun Raya, Pengelolaan Hutan dan Program PUPR, DPRD Lambar Kunker Ke Jakarta

LAMPUNG BARAT - Berikut ini hasil rapat komisi I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar).

Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengadakan rapat tingkat Komisi I, II, dan III.

Pembahasan pada rapat tersebut yakni mengenai agenda kunjungan kerja DPRD Lambar.

Kunjungan Kerja Komisi I telah dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober s/d 09 Oktober 2021 lalu dengan tujuan ke Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan wilayah dan Pengelolaan Hutan.

Maksud dan tujuan dilaksanakan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka konsultasi dan Koordinasi terkait Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan wilayah danPengelolaan Hutan.

Adapun hasil Kunjungan kerja Komisi I DPRD kabupaten Lampung Barat dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Direktorat Rencana penggunaan dan Pembentukan wilayah dan Pengelolaan Hutan di Jakarta adalah sebagai berikut:

- Masalah Perizinan Pertambangan galian C Perizinannya cukup dilaksanakan di Provinsi

- Air Pam untuk kepentingan Masyarakat yang sumbernya ada dikawasan hutan mengenai perizinan dan hak pakai juga cukup dari Provinsi

- PLTA yang penggarapannya berada di hutan kawasan mengenai surat perizinannya dari Provinsi

- Peningkatan jalan yang ada di kawasan hutan yang sudah ada bukan membuat jalan menggunakan izin dari Provinsi.

Di sisi lain, Komisi II mengadakan kunjungan Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober s/d 09 Oktober 2021 lalu dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait dengan kementerian PUPR di Jakarta.

Kesimpulan rapat komisi II DPRD Lambar yang bertempat di Kementerian PUPR Jakarta tersebut adalah agar Pemerintah Kabupaten Lambar bisa mengetahui program apa saja dari Kementrian PUPR yang dilaksanakan kegiatannya di Kabupaten Lampung Barat.

Dengan adanya rapat tersebut, diharapkan dapat berdampak atas kelancaran pelaksanaan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat mendatang.

Sementara itu, Komisi III DPRD Lambar mengadakan kunjungan Kerja dari tanggal 05 Oktober s/d 09 Oktober 2021 dengan tujuan Ke Ibu Kota Jakarta.

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Lambar tersebut adalah dalam rangka Konsultasi masalah Peningkatan Fungsi Utama Kebun Raya dan pemanfaatannya bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Sesuai dengan tujuan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat yang ingin membahas mengenai Peningkatan Fungsi Utama Kebun Raya dan Pemanfaatannya bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Rombongan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat disambut oleh Ibu Kandi Istriningsih, S.Si., M.Si selaku Analis Kebijakan Pemda.

Kebun Raya dikenal sebagai kawasan konservasi ex situ tumbuhan yang telah berrtahan hingga ratusan tahun dan terbukti berhasil menjaga kelestarian tumbuhan di seluruh dunia.

Kebun Raya Indonesia (KRI) dikembangkan berdasarkan pendekatan kondisi ekoregion yang mencerminkan keragaman ekosistem dan habitat berbagai jenis tumbuhan di Indonesia.

Beragam jenis tumbuhan yang ada di Indonesia tumbuh dan berkembang pada erbagai tipe habitat yang spesifik.

Pemerintah menyadari bahwa keberadaan kebun raya sangat penting sebagai pusat konservasi tumbuhan, untuk itu keberadaan kebun raya daerah (KRD) terutama kebun raya liwa diharapkan dapat memicu munculnya kebun raya baru di setiap daerah di Indonesia.

Keberadaan kebun raya sangat penting terkait fungsi utamanya yaitu konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

Namun sejauh ini pembangunan kebun raya daerah belum memberi dampak banyak manfaat bagi ekonomi masyarakat, dan diharapkan setelah pertemuan ini akan dapat dijadikan acuan agar kedepannya Kebun Raya Liwa (KRL) dapat bermanfaat leibi banyak lagi bagi masyarakat Lambar. (ADV)

DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna LKPJ KDH Tahun 2020

RETORIKAONLINE (LAMPUNG BARAT) - DPRD Kabupaten Lampung Barat, gelar paripurna laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2020

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat, Senin (26/4/2021).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Lampung Barat itu dihadiri pula oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus serta Forkopimda Kabupaten Lampung Barat. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Edi Novial dengan acara penyampaian laporan panitia khusus DPRD dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj-KDh) tahun anggaran 2020.

Dalam rapat tersebut, Parosil Mabsus selaku Kepala Daerah menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Ucapan terima kasih itu terutama ditujukan untuk panitia khusus (Pansus) LKPj yang telah mengkritisi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi atas berbagai kinerja program dan kegiatan yang termuat dalam buku LKPj Kepala Daerah tahun anggaran 2020. 

"Hal tersebut membuktikan keseriusan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan," kata Parosil, Senin (26/4/2021).

"Juga sebagai kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat," sambungnya.

Selanjutnya, dalam rapat tersebut, ada beberapa pokok bahasan yang sempat menjadi pembahasan selama rapat paripurna tersebut berlangsung, salah satunya anggaran untuk media di Sekretariat DPRD kabupaten lampung barat.

Dalam kesempatan itu pula Ismun Zani selaku anggota DPRD Komisi III menyampaikan, pembahasan APBD 2021 yang dilaksanakan menggunakan dana tahun 2020, yang pada waktu itu dalam tahap sinkronisasi disepakati bahwa ada penurunan anggaran media masa pada lembaga DPRD.

"Akan tetapi tidak akan terlalu signifikan," ujar Ismun.

ia mengungkapkan, pada waktu itu, tim anggaran Pemkab Lampung Barat yang mengatakan anggaran untuk media massa tersebut tidak boleh melebihi anggaran Dinas Kominfo Lampung Barat.

"Namun yang perlu diketahui, bahwasanya dalam anggaran Dinas Kominfo tidak terdapat anggaran untuk langganan koran, sedangkan untuk DPRD terdapat langganan koran," jelas Ismun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan jika anggaran media di lembaga DPRD itu sebenarnya tidak melebihi anggaran Dinas Kominfo," simpulnya.

Edi Novial S.Kom selaku Ketua DPRD Lampung Barat juga menyampaikan tanggapannya mengenai persoalan di atas. 

"Bahwasanya media merupakan partner dalam artian Lampung Barat dapat dikenal oleh khalayak luas di Provinsi Lampung atau di luar Provinsi Lampung berkat peran serta dari media massa,"

Edi menilai, termasuk program-program Bupati yang pro rakyat dan bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Lampung Barat  bisa dikenal di luar Kabupaten Lampung Barat atau di luar Provinsi Lampung berkat peran serta media.

Ia mengharapkan supaya rekan rekan media dapat berperan sebagai mitra untuk mensosialisasikan, menginformasikan, dan menyampaikan program apa saja yang telah dilakukan selama ini oleh Pemkab Lampung Barat. 

Selain itu, Edi berharap adanya kerja sama yang baik antara Pemkab setempat dengan awak media. 

Sebagai tambahan, Wakil Ketua II DPRD Lampung Barat Erwansyah menyampaikan, Lembaga DPRD ini sangat mensupport anggaran untuk media.

Namun Erwansyah menegaskan, lembaga DPRD tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau mengurangi secara drastis anggaran untuk media tersebut.

"Artinya, kami bukan berniat menjatuhkan anggaran untuk media tersebut," ujarnya. Kami

sudah terlalu sering memberikan berbagai masukan ke Pemkab Lampung Barat mengenai anggaran untuk media.

"Dulu Pak Ismun pernah bilang, tolong anggaran media di perhatikan dan kita support semua itu termasuk pimpinan,” tandas Erwansyah. (RNL)